Ignasius Jonan Pastikan Pasokan Listrik Periode Pemilu Tetap Andal dan Aman

Posted: 20 Apr 2019 04:00 AM PDT

DEPOK, LELEMUKU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memantau kesiapan pasokan listrik dan kesiagaan PT PLN (Persero) menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif Tahun 2019. Pemantauan tersebut dilakukan di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/04/2019).

Jonan mengatakan bahwa kondisi kelistrikan secara umum sudah baik, sehingga bisa menghindari gangguan kelistrikan selama periode Pemilu.

"Kondisi kelistrikan saya kira sudah baik, sehingga kita bisa hindari gangguan-gangguan kelistrikan selama proses pesta demokrasi ini," ujarnya.

Jonan juga memberi arahan supaya PLN memonitor detail persiapan pengamanan pasokan listrik hingga unit rayon PLN.

"Saran saya yang pertama tinggal implementasi, dicek detailnya, terutama untuk tanggal 17, karena tanggal 17 kan dilaksanakan di seluruh nusantara, dan TPS-nya banyak sekali, mungkin ratusan ribu. Jadi itu tolong ada monitoring sampai ke unit rayon PLN masing-masing," tegas Jonan.

Selain itu, Jonan juga menegaskan agar PLN berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi keperluan KPU, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Hari-H sampai usai Pemilu, hingga daerah terpencil.

"Saran saya sebelum tanggal 17 itu PLN bicara lagi dengan KPU, kurangnya apa, yang diperlukan apa, nanti masukan-masukan dari KPU sebelum tanggal 17 itu apa. Kalau bisa hingga setiap KPU Daerah itu tanya lagi apa yg perlu dipersiapkan. Khususnya lagi mungkin daerah-daerah yang terpencil dan remote yang mungkin komunikasinya tidak mudah. Setelah itu di kantor-kantor KPUD, untuk penghitungan suara dan untuk sistem logistiknya jangan sampai down, jadi bukan hanya KPU pusat, tapi KPUD di daerah," tandasnya.

PLN memproyeksikan bahwa beban listrik pada Rabu (17/4) mendatang, atau hari Pemilihan Umum, akan mengalami penurunan dikarenakan pada hari tersebut industri yang mengkonsumsi tenaga listrik yang sangat besar dan perkantoran berhenti beroperasi.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin mengungkapkan bahwa beban puncak di Sistem Jawa-Bali rata-rata turun sekitar 5.000 MW.

"Pada saat acara, tanggal 17 April nanti, beban puncak siang rata-rata 15.000 MW, rata-rata (hari biasa) sekitar 20.000 MW, jadi turun sekitar 5.000 MW. Beban puncak malam 22.000 MW dan rata-rata (hari biasa) 26.000-27.000 MW, jadi turun sekitar 5.000 MW. Jadi secara sistem kita cukup," jelas Amir.

Pada sistem Jawa-Bali khususnya, beban listrik diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 15.571 MW untuk beban puncak siang hari dan sebesar 22.895 MW untuk beban puncak malam hari atau mengalami penurunan sekitar 12% - 29%. Adapun prakiraan beban kondisi pasokan tenaga listrik selama periode Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif (H-7 s.d. H+7) pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali berada pada kondisi "pasokan cukup".

Seperti yang dilaporkan oleh PLN, hingga Rabu (10/4) lalu, 14 sistem kelistrikan terpantau berada pada kondisi normal, yakni sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah (SBST); Bangka; Khatulistiwa; Interkoneksi Kalimantan; Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo); Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel); Kendari; Ternate-Tidore; Maluku Isolated; Sumbawa; Bima; Kupang; Sorong + Papua Isolated; dan Jayapura.

Pada sistem kelistrikan tersebut, cadangan operasi yang tersedia lebih besar dibandingkan dengan kapasitas unit pembangkit terbesar yang ada. Sehingga apabila terjadi gangguan pada unit pembangkit terbesar, sistem masih mampu beroperasi dengan aman dan lancar.

Sementara 8 sistem kelistrikan lain berada pada kondisi "Siaga", yaitu Sistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut); Nias; Batam - Bintan; Belitung; Jawa - Bali; Lombok; NTT Isolated; dan Ambon.

Untuk menjaga agar pasokan listrik tetap andal dan aman, PLN menetapkan Periode Siaga Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019 tanggal 17 Maret s.d 24 April 2019. Pada periode tersebut, PLN meningkatkan kesiagaan menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) supaya berjalan Normal. Selain itu, PLN juga menyiapkan kecukupan pasokan daya dan cadangan sistem, serta menyiapkan pembangkit dan transmisi agar andal dengan mengatur jadwal pemeliharaan sistem di luar periode siaga Pemilu. (KESDM)

Rahmat Bagja Awasi Ketat Pemungutan Suara Lanjutan di Kabupaten Cianjur

Posted: 20 Apr 2019 03:30 AM PDT

CIANJUR, LELEMUKU.COM - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memantau pelaksanaan pemungutan suara lanjutan (PSL) di lima tempat pemungutan suara (TPS) Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Sabtu (20/4/2019).

Kelima TPS tersebut berada di wilayah Desa Sukamanah Kecamatan Mande melingkupi TPS 1, TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 13 dengan pemilih sebanyak 1.196 orang sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada.

Didampingi anggota Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenty, TPS 1 menjadi tempat pertama yang disupervisi Bagja. Dia langsung disambut Bawaslu Kabupaten Cianjur yang kemudian melaporkan situasi terkini pelaksanaan PSL yang telah dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Memang di TPS 1, total ada 211 pemilih yang tercantum dalam DPT. Sementara hingga pukul 10.40 WIB, sudah ada 164 pemilih atau 77 persen yang menggunakan hak suaranya. Jumlah partisipasi pemilih ini lebih banyak 4 orang daripada pemungutan suara Rabu 17 April lalu.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Cianjur Tatang Sumarna mengungkapkan, PSL digelar lantaran adanya surat suara yang tertukar hingga tercampur ketika pemungutan suara pada Rabu silam. Dia menunjuk, sekitar 40% surat suara DPRD Kabupaten daerah pilihan III (dapil) tertukar dengan surat suara dapil I di TPS 1.

"Jadi begitu kemarin (hari Rabu) ditemukan surat suaranya bukan Dapil III, Ketua KPPS berinisiatif menghentikannya," beber Tatang.

Meski begitu, penghentian pemungutan suara hanya berlaku untuk surat suara DPRD Kabupaten. Sementara pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD serta DPRD Provinsi tetap berlangsung dan telah rampung.

"PSL ini hanya untuk pemilihan DPRD Kabupaten," pungkasnya. (Bawaslu)