Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Desa Gintung Jadi Tuan Rumah MTQ ke VIII tingkat Kecamatan Sukadiri . Silahkan membaca berita lainnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sekjen Wantanas bidang Lingkungan Hidup, Lakukan sidak Di Kp. Picung . Silahkan membaca berita lainnya.

WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perhubungan memberi peringatan (warning) keras kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri selaku pemilik sejumlah kapal penyeberangan di Wilayah Papua Barat.

Warning Pemda Raja Ampat ini dikarenakan  beberapa hari yang lalu sebuah armada kapal milik managemen PT. Belibis Putra Mandiri kedapatan memasuki beberapa lokasi atau site wisata dan berlabuh ditambatan perahu Masyarakat Raja Ampat dengan membawa ratusan penumpang padahal ijin prinsipnya hanya melayani rute Sorong-Waisai, PP dan Sorong-Misool, PP.

Teguran keras pemda Raja Ampat tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan nomor: 550/Dishub-R4/2018, juga pemanggilan pimpinan PT. Belibis Putra Mandiri untuk menghadap dan menghadiri rapat di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Minggu (30/9).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, Ir. Becky Rahawarin, MM disela-sela memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10) membenarkan pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri.

Becky sapaan Ir. Becky Rahawarin, MM menjelaskan Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini  telah menyalahi ijin prinsip pelayarannya. Menurutnya, ijin yang dikantungi kapal-kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri ini hanya melayani rute pelayaran Sorong- Waisai, PP dan Sorong-Misool PP dan bukan memasuki site atau lokasi-lokasi wisata.

"Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini sudah keterlaluan. Mereka melanggar ijin pelayarannya. Ijin mereka itu bukan ke site-site atau lokasi-lokasi wisata, apalagi membawa ratusan wisawan. Ijin mereka hanya dari Sorong-Waisai atau Sorong-Misool PP. Itu saja," ujar Becky Rahawarin.

Dikatakan Becky, selain melanggar dengan memasuki obyek wisata armada kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri berlabuh dan sandar ditambatan perahu milik masyarakat. "Mereka (PT. Belibis Putra Mandiri,red) tidak sekomitmen dengan kita.  Namanya tambatan perahu yah, bukan untuk kapal. Kapal mereka itu berbobot besar dan sangat tidak cocok dan akan merusak tambatan perahu yang sudah dibuat dengan susah payah oleh masyarakat," tambah Becky.

Selain merusak sarana dan prasarana yang dibangun dengan susah payah oleh masyarakat tersebut, sandarnya kapal-kapal bertonage besar di kampung-kampung wisata akan merusak karang dan menganggu ekosistem perairan yang menjadi daya tarik wisata di Raja Ampat.

"Kampung Arborek dan Kampung Yenbuba itu banyak soft karang yang menempel di tambatan perahu, apalagi airnya juga dangkal, jika disandarkan akan merusak terumbu karang dan mengganggu ikan-ikan yang bermain didermaga kampung tersebut," tambah Becky Rahawarin.

Becky menjelaskan teguran dalam bentuk surat itu merupakan peringatan terakhir, jika terulang lagi maka pemerintah daerah akan cabut rekomendasi kepada PT. Belibis Putra Mandiri untuk beroperasi di Raja Ampat.

"Dalam pertemuan kemarin, saya sudah ingatkan pimpinannya bahwa teguran ini sebagai peringatan terakhir, jika tidak maka saya usulkan kepada pemerintah daerah untuk cabut rekomendasi dia (PT. Belibis Putra, red) untuk beroperasi di Raja Ampat," ujar Backy dengan tegas.

"Saya menilai bahwa PT. Belibis Putra Mandiri tidak menghormati upaya permintaan daerah dan masyarakat Raja ampat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya wisata yang baik karena kejadian seperti ini sudah berulang beberapa kali. Dan kehadiran wisatawan dalam jumlah yang banyak di satu  spot/lokasi   wisata akan berdampak buruk pada terganggunya keseimbangan ekosistim di wilayah tersebut," tambah Becky. (DiskominfoRajaAmpat)

WAISAI, LELEMUKU.COM – Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati, SE meminta peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mendoakan bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Permintaan ini disampaikan  Abdul Faris Umlati saat dirinya menyampaikan pidato pada Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (01/10).

"Sebelum saya melanjutkan sambutan ini saya meminta kita semua menundukan kepala sejenak kita seraya berdoa bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu," ujar Abdul Faris Umlati seraya menyampaikan turut belangsungkawa.

Sesaat seluruh peserta upacara yang dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas S,Pi,  M.Si, Kapolres Raja Ampat AKBP, Edy Setyanto Erning W,SIK, Dandim 1805,  Letkol Inf Yosef. P.Kaiba, Danposal AL Elhas, Sekda Raja Ampat Yusup Salim MSi, pimpinan OPD, Pegawai , pelajar dan sejumlah tamu undangan dengan hening menunduk kepala seraya berdoa. Suasana hening berlangsung beberapa menit, setelah itu bupati melanjutkan pidatonya.

Dalam pidatonya, AFU sapaan Abdul Faris Umlati menegaskan peringatan Hari Kesaktuan Pancasila bermaksud menggugah dan menggelorahkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam memegang teguh pancasila sebagai dasar negara agar tetap hidup dan terjaga dalam hati sanubari anak bangsa.

"Bung Karno merumuskan pancasila sebagai kata kungci membangun bangsa yang menghargai keberagaman," ujar AFU.

Untuk itu katanya, pancasila adalah semangat untuk bergandeng tangan menuju cita cita besar maka semua anak bangsa sudah seharus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir, ucapan, tindakan, sikap dan perbuatan. 

"Untuk itu tepat kiranya tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018  ini adalah " Pancasila Sabagai Landasan kerja mencapai Prestasi Bangsa," ujar AFU

Lebih lanjut dikatakannya fenomena dalam beberapa tahun ini terjadi lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas, atau kelompok masyarakat yang lebih kecil, di antara nilai-nilai atau faham yang melintas batas itu ada paham radikalisme. Faham ini karakternya selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak hak dasar orang lain.

"Saya mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Raja Ampat, mari kita tunjukan bahwa Kabupaten Raja Ampat sebagai minitur NKRI, kabupaten yang toleran, menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan yang Maha Kuasa," tambahnya.  (DiskominfoRajaAmpat)

BIAK, LELEMUKU.COM - Dewan Adat Papua (DAP) dengan Pokja Perempuan, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai mitra dari Kementerian PPPA RI terus berupaya melakukan gerakan sebagai kepedulian dan penyelamatan atas hak dan kebebasan bagi anak dan perempuan, khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (24/10).

Keguatan yang mempertemuan multi pihak antara Pemerintah, Masyarakat, LSM, Tokah Agama, Tokoh Adat, serta Kelompok Kerja Anak di Intsia Hotel selama sehari penuh yang dibuka oleh Asisten II Ferry Bettay mewakili Plt.Bupati Biak Numfor.

"Perlindungan anak bukan berarti anak itu salah namun bagaimana orang tua belajar memahami cara mendidik anak menyesuaikan dengan era saat ini, dengan menanamkan nilai agama, budaya kepada anak, dengan begitu orang tua diminta menjadi contoh yang benar bagi anak-anak" ujar Plt.Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II.

Diakui Ketua III DAP, George Wayasu bahwa, persoalan anak dan perempuan menjadi perhatian nasional dan sebagai komitmen Dewan Adat bahwa, penyelematan orang Papua, Hutan, Tanah dan Sumber Daya Alam maka lewat pertemuan dengan Kementerian PPA untuk mendengar pendapat dari semua pihak terkait bagaiman cara yang paling tepat menangani persoalan tersebut.

"Disitulah ada kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pokja perempuan dan anak supaya lebih
teknis akan bekerja dengan tetap melibatkan semua pihak," jelas George Wayasu.

Karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah Biak Numfor membantu fasilitas penunjang dan pendanaan melalui SKPD yang terkait dengan penanganan sosial, pendidikan serta pemberdayaan, juga perlindungan bagi anak dan perempuan secara bersama-sama bekerja dengan forum yang sudah terbentuk.

"Grand Design besar, di mana Manokwari mewakili Papua Barat, sedangkan Wamena mewakili Papua, namun karakterisasi budaya masing-masing kita berbeda maka kita tidak bisa menjeneralkan Manokwari dan Wamena sebagai konsep melihat kondisi perempuan dan anak hari ini, maka kami menyepakati berkeliling pada 7 wilayah adat untuk setiap kabupaten dan kota, di antaranya yang sudah jalan di wamena, Manokwari, Biak, Kaimana, Kerom, Dogiyai, dan Merauke, dengan harapan di tahun 2018 kami punya konsep keterwakilan dari 7 wilayah adat tersebut," ujar Ketua Pokja Perempuan DAP Eirene Waromi.

Ia menambahkan banyak kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah hingga LSM namun menurut data nasional Index Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Indonesia bahwa Papua dan Papua Barat berada di titik terendah.

"Dengan demikian kami coba kaji satu persatu akar permasalahannya pada tiap daerah berdasarkan budayanya karena kami melihat ada semacam pergeseran sehingga hari ini orang Papua sudah tidak mengerti lagi budayanya kemudian menjadi lemah sehingga kami mulai dari assessment dengan berfokus pada perubahan perilaku selanjutnya perencanaan program (isu yang tepat bagi anak dan perempuan) yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang pasti akan kami kawal sampai di tingkat kebijakan dengan dimonitoring oleh DAP dan daerah juga masyarakat," tambah Eirene Waromi.

Di akhir pertemuan dipaparkan hasil penelitian oleh Pokja DAP, Imelda Baransano yang menegaskan pihaknya melakukan penelitian dan berbicara langsung dengan masyarakat.

"Disitulah kami bertanya, apa yang berubah dalam masyarakat, lalu tiap-tiap orang menjawab bahwa, perubahan paling menonjol terjadi pada anak, di mana anak sebagai penerus marga tidak lagi dijaga dengan baik hari ini, karena orang tua sibuk dengan kegiatan/pekerjaan, kemudian ketika orang tua ada di rumah tidak lagi membangun komunikasi atau berbicara dengan keluarga sehingga anak-anak dibiarkan bermain di luar rumah tanpa pengawasan," kata dia.

Salah satu contohnya, meneurut Imelda, yang terjadi pada anak adalah ada salah satu anak di Biak Timur meninggal karena mengonsumsi campuran pembalut dengan miras, tidak itu saja ada juga oknum ibu tiri yang menikah dengan anak tirinya, dan di wilayah Biak Utara ditemukan, salah satu bapak kandung yang kawin dengan anak kandungnya sendiri.

"Dan ketika di bawah ke wilayah adat maka terjadi "pembayaran malu" dan selesai sampai di situ saja dan tidak ada pengajaran bahkan pendidikan adat yang semestinya harus dilakukan secara bersama dengan agama maupun pemerintah untuk membantu anak dengan posisi yang ia alami,Apakah realita ini akan kita biarkan," tanya dia.

Sehingga menurut Imelda, tahun 2018 ini pihaknya akan mendalaminya lewat kegiatan penyedia layanan dan kegiatan atau forum lewat pembentukan "Forum Kyadiren" atau Perlindungan Anak supaya dapat menolong masyarakat untuk mengakomodir kepentingan anak di Biak supaya persoalan-persoalan anak yang ditemui diselesaikan.

"Oleh sebab itu lewat pertemuan multi pihak lahir perencanaan yang murni dari dan untuk masyarakat itu sendiri," papar dia. (HumasBiakNumfor)

SENTANI, LELEMUKU.COM - Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., secara resmi melantik enam orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani pada Rabu (10/10) pagi.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, masing-masing, Ir. Nataniel Mebri sebelumnya menjabat Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si, sebelumnya Kepala Bagian Keuangan Setda menjadi Inspektur Kabupaten Jayapura dan Terrianus F. Ayomi, SH sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura.

Kemudian Alfons Awoitauw, S.IP sebelumnya Kepala Distrik Sentani, kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan, serta Ir. John Wicklif Tegai, MM sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika kini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Abdul Hamid Toffer, S.Sos, M.Ap sebelumnya Kepala Bidang Umum pada Sekretariat DPRD menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.

Selain enam pejabat tinggi pratama tersebut ditunjuk pula Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop menjadi Dokter Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

Bupati Awoitauw menuturkan mereka yang telah dilantik harus bekerja keras sebagai tim. Semua kebijakan yang telah diatur merupakan tuntutan dan tantangan kebutuhan pembangunan di daerah yang sangat besar dari waktu ke waktu.

"Dituntut pula percepatan-percepatan harus dilakukan karena itu plt- plt dan beberapa jabatan kosong telah diisi dan tinggal satu atau dua akan diselesaikan dalam waktu dekat dan dapat direspon dengan baik bahwa dari sekian banyak orang hanya mereka yang kita promosi karena itu harus merasa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan," ucapnya

Bupati juga berharap agar hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan para pejabat.

"Jangan menganggap mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa tetapi harus melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukan kualitas dan kapasitasnya dalam melayani masyarakat," tutupnya.(DiskominfoJayapura)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani . Silahkan membaca berita lainnya.

Maluku Utara | Media Nasional Obor Keadilan | Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya seriusi untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2017 jika tidak ditindak lanjuti temuan dalam kurun waktu 120 hari setelah hasil audit diserahkan pada Pemprov.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Malut Bambang Hermawan Kamis (25/10/2018) mengatakan, untuk memanimalisir temuan, Pemprov bakal punya kebijakan terhadap temuan BPK jika tidak ditindaklanjuti dalam waktu 120 hari, maka Pemprov langsung melimpahkan ke aparat penegak hukum untuk di proses. "kami akan limpahkan ke aparat penegak hukum (APH) jika dalam kurun waktu 120 hari tidak ditindak lanjuti temuan BPK atas LKPD Pemprov Malut," katanya.

Bambang mengatakan temuan BPK yang bakal dilimpahkan ke penegak hukum jika surat tanggung jawab mutlak (STJM) mengarah pada tidak pidana korupsi, maka akan di proses hukum, kecuali kerugian negara dikembalikan ke kas daerah sehingga tidak ada lagi temuan dan kerugian negara."temuan BPK yang terindikasi dugaan korupsi itu langsung di proses oleh penegak hukum, untuk itu diimbau agar secepatnya menindak lanjuti temuan BPK dengan mengembalikan kerugian negara ke kas daerah," ujarnya
Ia mengaku temuan BPK di tahun 2015, dan 2016 hampir semua sudah ditindak lanjuti hanya saja temuan tahun 2017 masih ada untuk itu dapat secepatnya ditindak lanjuti temuan BPK. "temuan 2017 masih ada yang belum ditindaklanjuti, untuk itu diharapkan secepatnya menyelesaikan sebelum dilimpahkan ke APH," imbauannya.(wir)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Temuan BPK Akan Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I . Silahkan membaca berita lainnya.

BIAK, LELEMUKU.COM - Dewan Adat Papua (DAP) dengan Pokja Perempuan, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai mitra dari Kementerian PPPA RI terus berupaya melakukan gerakan sebagai kepedulian dan penyelamatan atas hak dan kebebasan bagi anak dan perempuan, khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (24/10).

Keguatan yang mempertemuan multi pihak antara Pemerintah, Masyarakat, LSM, Tokah Agama, Tokoh Adat, serta Kelompok Kerja Anak di Intsia Hotel selama sehari penuh yang dibuka oleh Asisten II Ferry Bettay mewakili Plt.Bupati Biak Numfor.

"Perlindungan anak bukan berarti anak itu salah namun bagaimana orang tua belajar memahami cara mendidik anak menyesuaikan dengan era saat ini, dengan menanamkan nilai agama, budaya kepada anak, dengan begitu orang tua diminta menjadi contoh yang benar bagi anak-anak" ujar Plt.Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II.

Diakui Ketua III DAP, George Wayasu bahwa, persoalan anak dan perempuan menjadi perhatian nasional dan sebagai komitmen Dewan Adat bahwa, penyelematan orang Papua, Hutan, Tanah dan Sumber Daya Alam maka lewat pertemuan dengan Kementerian PPA untuk mendengar pendapat dari semua pihak terkait bagaiman cara yang paling tepat menangani persoalan tersebut.

"Disitulah ada kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pokja perempuan dan anak supaya lebih
teknis akan bekerja dengan tetap melibatkan semua pihak," jelas George Wayasu.

Karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah Biak Numfor membantu fasilitas penunjang dan pendanaan melalui SKPD yang terkait dengan penanganan sosial, pendidikan serta pemberdayaan, juga perlindungan bagi anak dan perempuan secara bersama-sama bekerja dengan forum yang sudah terbentuk.

"Grand Design besar, di mana Manokwari mewakili Papua Barat, sedangkan Wamena mewakili Papua, namun karakterisasi budaya masing-masing kita berbeda maka kita tidak bisa menjeneralkan Manokwari dan Wamena sebagai konsep melihat kondisi perempuan dan anak hari ini, maka kami menyepakati berkeliling pada 7 wilayah adat untuk setiap kabupaten dan kota, di antaranya yang sudah jalan di wamena, Manokwari, Biak, Kaimana, Kerom, Dogiyai, dan Merauke, dengan harapan di tahun 2018 kami punya konsep keterwakilan dari 7 wilayah adat tersebut," ujar Ketua Pokja Perempuan DAP Eirene Waromi.

Ia menambahkan banyak kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah hingga LSM namun menurut data nasional Index Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Indonesia bahwa Papua dan Papua Barat berada di titik terendah.

"Dengan demikian kami coba kaji satu persatu akar permasalahannya pada tiap daerah berdasarkan budayanya karena kami melihat ada semacam pergeseran sehingga hari ini orang Papua sudah tidak mengerti lagi budayanya kemudian menjadi lemah sehingga kami mulai dari assessment dengan berfokus pada perubahan perilaku selanjutnya perencanaan program (isu yang tepat bagi anak dan perempuan) yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang pasti akan kami kawal sampai di tingkat kebijakan dengan dimonitoring oleh DAP dan daerah juga masyarakat," tambah Eirene Waromi.

Di akhir pertemuan dipaparkan hasil penelitian oleh Pokja DAP, Imelda Baransano yang menegaskan pihaknya melakukan penelitian dan berbicara langsung dengan masyarakat.

"Disitulah kami bertanya, apa yang berubah dalam masyarakat, lalu tiap-tiap orang menjawab bahwa, perubahan paling menonjol terjadi pada anak, di mana anak sebagai penerus marga tidak lagi dijaga dengan baik hari ini, karena orang tua sibuk dengan kegiatan/pekerjaan, kemudian ketika orang tua ada di rumah tidak lagi membangun komunikasi atau berbicara dengan keluarga sehingga anak-anak dibiarkan bermain di luar rumah tanpa pengawasan," kata dia.

Salah satu contohnya, meneurut Imelda, yang terjadi pada anak adalah ada salah satu anak di Biak Timur meninggal karena mengonsumsi campuran pembalut dengan miras, tidak itu saja ada juga oknum ibu tiri yang menikah dengan anak tirinya, dan di wilayah Biak Utara ditemukan, salah satu bapak kandung yang kawin dengan anak kandungnya sendiri.

"Dan ketika di bawah ke wilayah adat maka terjadi "pembayaran malu" dan selesai sampai di situ saja dan tidak ada pengajaran bahkan pendidikan adat yang semestinya harus dilakukan secara bersama dengan agama maupun pemerintah untuk membantu anak dengan posisi yang ia alami,Apakah realita ini akan kita biarkan," tanya dia.

Sehingga menurut Imelda, tahun 2018 ini pihaknya akan mendalaminya lewat kegiatan penyedia layanan dan kegiatan atau forum lewat pembentukan "Forum Kyadiren" atau Perlindungan Anak supaya dapat menolong masyarakat untuk mengakomodir kepentingan anak di Biak supaya persoalan-persoalan anak yang ditemui diselesaikan.

"Oleh sebab itu lewat pertemuan multi pihak lahir perencanaan yang murni dari dan untuk masyarakat itu sendiri," papar dia. (HumasBiakNumfor)

Email *

Pesan *

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hubungi Kami . Silahkan membaca berita lainnya.

KUPANG, LELEMUKU.COM - Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2018 sebanyak 76,3 ribu orang dan tingkat pengganguran tertinggi di NTT adalah Kota Kupang dengan 7 persen sesuai data dari BPS Tahun 2018.

Hal ini di sebabkan karena persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit disamping itu jumlah lapangan kerja juga terbatas.

Pilihan menjadi wirausaha merupakan salah satu alternatif yang paling menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang.

Berkenan dengan hal tersebut Tim Penggerak PKK Kota Kupang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang menggelar Pelatihan Kewirausahaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk dapat berwirausaha demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melibatkan sebanyak 120 peserta yang berasal dari 51 Kelurahan se - Kota Kupang yang terdiri dari anggota PKK Kelurahan dan Pemuda Putus Sekolah.

Pembukaan Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (11/10).

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Ketua TP. PKK Kota Kupang Hilda Riwu Kore - Manafe, Narasumber dari Akademisi dan Praktisi kalangan wirausahawan, serta para peserta pelatihan.

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu merangsang, mendorong dang mengasah keterampilan Sumber Daya Manusia sekaligus meningkatkan kemampuan teknis untuk mengembangkan usaha serta dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Ketua Panitia Petty Ly, SSTP, MPA dalam laporannya mengatakan tujuan dari di gelarnya kegiatan ini yakni mengembangkan minat dan motivasi masyarakat untuk terjun ke dunia usaha, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan tata kelola usaha, produksi, pemasaran serta jejaring kemitraan bisnis serta mengembangkan kemampuan wirausaha muda dalam upaya pengembangan kewirausahaan.

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 - 13 Oktober 2018 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. (HumasKotaKupang)

SENTANI, LELEMUKU.COM - Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., secara resmi melantik enam orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani pada Rabu (10/10) pagi.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, masing-masing, Ir. Nataniel Mebri sebelumnya menjabat Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si, sebelumnya Kepala Bagian Keuangan Setda menjadi Inspektur Kabupaten Jayapura dan Terrianus F. Ayomi, SH sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura.

Kemudian Alfons Awoitauw, S.IP sebelumnya Kepala Distrik Sentani, kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan, serta Ir. John Wicklif Tegai, MM sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika kini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Abdul Hamid Toffer, S.Sos, M.Ap sebelumnya Kepala Bidang Umum pada Sekretariat DPRD menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.

Selain enam pejabat tinggi pratama tersebut ditunjuk pula Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop menjadi Dokter Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

Bupati Awoitauw menuturkan mereka yang telah dilantik harus bekerja keras sebagai tim. Semua kebijakan yang telah diatur merupakan tuntutan dan tantangan kebutuhan pembangunan di daerah yang sangat besar dari waktu ke waktu.

"Dituntut pula percepatan-percepatan harus dilakukan karena itu plt- plt dan beberapa jabatan kosong telah diisi dan tinggal satu atau dua akan diselesaikan dalam waktu dekat dan dapat direspon dengan baik bahwa dari sekian banyak orang hanya mereka yang kita promosi karena itu harus merasa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan," ucapnya

Bupati juga berharap agar hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan para pejabat.

"Jangan menganggap mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa tetapi harus melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukan kualitas dan kapasitasnya dalam melayani masyarakat," tutupnya.(DiskominfoJayapura)

WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perhubungan memberi peringatan (warning) keras kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri selaku pemilik sejumlah kapal penyeberangan di Wilayah Papua Barat.

Warning Pemda Raja Ampat ini dikarenakan  beberapa hari yang lalu sebuah armada kapal milik managemen PT. Belibis Putra Mandiri kedapatan memasuki beberapa lokasi atau site wisata dan berlabuh ditambatan perahu Masyarakat Raja Ampat dengan membawa ratusan penumpang padahal ijin prinsipnya hanya melayani rute Sorong-Waisai, PP dan Sorong-Misool, PP.

Teguran keras pemda Raja Ampat tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan nomor: 550/Dishub-R4/2018, juga pemanggilan pimpinan PT. Belibis Putra Mandiri untuk menghadap dan menghadiri rapat di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Minggu (30/9).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, Ir. Becky Rahawarin, MM disela-sela memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10) membenarkan pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri.

Becky sapaan Ir. Becky Rahawarin, MM menjelaskan Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini  telah menyalahi ijin prinsip pelayarannya. Menurutnya, ijin yang dikantungi kapal-kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri ini hanya melayani rute pelayaran Sorong- Waisai, PP dan Sorong-Misool PP dan bukan memasuki site atau lokasi-lokasi wisata.

"Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini sudah keterlaluan. Mereka melanggar ijin pelayarannya. Ijin mereka itu bukan ke site-site atau lokasi-lokasi wisata, apalagi membawa ratusan wisawan. Ijin mereka hanya dari Sorong-Waisai atau Sorong-Misool PP. Itu saja," ujar Becky Rahawarin.

Dikatakan Becky, selain melanggar dengan memasuki obyek wisata armada kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri berlabuh dan sandar ditambatan perahu milik masyarakat. "Mereka (PT. Belibis Putra Mandiri,red) tidak sekomitmen dengan kita.  Namanya tambatan perahu yah, bukan untuk kapal. Kapal mereka itu berbobot besar dan sangat tidak cocok dan akan merusak tambatan perahu yang sudah dibuat dengan susah payah oleh masyarakat," tambah Becky.

Selain merusak sarana dan prasarana yang dibangun dengan susah payah oleh masyarakat tersebut, sandarnya kapal-kapal bertonage besar di kampung-kampung wisata akan merusak karang dan menganggu ekosistem perairan yang menjadi daya tarik wisata di Raja Ampat.

"Kampung Arborek dan Kampung Yenbuba itu banyak soft karang yang menempel di tambatan perahu, apalagi airnya juga dangkal, jika disandarkan akan merusak terumbu karang dan mengganggu ikan-ikan yang bermain didermaga kampung tersebut," tambah Becky Rahawarin.

Becky menjelaskan teguran dalam bentuk surat itu merupakan peringatan terakhir, jika terulang lagi maka pemerintah daerah akan cabut rekomendasi kepada PT. Belibis Putra Mandiri untuk beroperasi di Raja Ampat.

"Dalam pertemuan kemarin, saya sudah ingatkan pimpinannya bahwa teguran ini sebagai peringatan terakhir, jika tidak maka saya usulkan kepada pemerintah daerah untuk cabut rekomendasi dia (PT. Belibis Putra, red) untuk beroperasi di Raja Ampat," ujar Backy dengan tegas.

"Saya menilai bahwa PT. Belibis Putra Mandiri tidak menghormati upaya permintaan daerah dan masyarakat Raja ampat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya wisata yang baik karena kejadian seperti ini sudah berulang beberapa kali. Dan kehadiran wisatawan dalam jumlah yang banyak di satu  spot/lokasi   wisata akan berdampak buruk pada terganggunya keseimbangan ekosistim di wilayah tersebut," tambah Becky. (DiskominfoRajaAmpat)

WAISAI, LELEMUKU.COM – Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati, SE meminta peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mendoakan bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Permintaan ini disampaikan  Abdul Faris Umlati saat dirinya menyampaikan pidato pada Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (01/10).

"Sebelum saya melanjutkan sambutan ini saya meminta kita semua menundukan kepala sejenak kita seraya berdoa bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu," ujar Abdul Faris Umlati seraya menyampaikan turut belangsungkawa.

Sesaat seluruh peserta upacara yang dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas S,Pi,  M.Si, Kapolres Raja Ampat AKBP, Edy Setyanto Erning W,SIK, Dandim 1805,  Letkol Inf Yosef. P.Kaiba, Danposal AL Elhas, Sekda Raja Ampat Yusup Salim MSi, pimpinan OPD, Pegawai , pelajar dan sejumlah tamu undangan dengan hening menunduk kepala seraya berdoa. Suasana hening berlangsung beberapa menit, setelah itu bupati melanjutkan pidatonya.

Dalam pidatonya, AFU sapaan Abdul Faris Umlati menegaskan peringatan Hari Kesaktuan Pancasila bermaksud menggugah dan menggelorahkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam memegang teguh pancasila sebagai dasar negara agar tetap hidup dan terjaga dalam hati sanubari anak bangsa.

"Bung Karno merumuskan pancasila sebagai kata kungci membangun bangsa yang menghargai keberagaman," ujar AFU.

Untuk itu katanya, pancasila adalah semangat untuk bergandeng tangan menuju cita cita besar maka semua anak bangsa sudah seharus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir, ucapan, tindakan, sikap dan perbuatan. 

"Untuk itu tepat kiranya tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018  ini adalah " Pancasila Sabagai Landasan kerja mencapai Prestasi Bangsa," ujar AFU

Lebih lanjut dikatakannya fenomena dalam beberapa tahun ini terjadi lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas, atau kelompok masyarakat yang lebih kecil, di antara nilai-nilai atau faham yang melintas batas itu ada paham radikalisme. Faham ini karakternya selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak hak dasar orang lain.

"Saya mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Raja Ampat, mari kita tunjukan bahwa Kabupaten Raja Ampat sebagai minitur NKRI, kabupaten yang toleran, menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan yang Maha Kuasa," tambahnya.  (DiskominfoRajaAmpat)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang setemap . Silahkan membaca berita lainnya.

MEDIA SELAYAR. Pulau Jinato, letaknya yang tak jauh dari ibu kota kecamatan Taka Bonerate yaitu hanya dua jam saja sehingga banyak keistimewaan yang dimiliki pulau ini dibandingkan dengan pulau-pulau lain dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate.

Diantaranya adalah keberadaan signal selular yang cukup lumayan untuk menjelajah internet, browsing dan mengirim foto hingga mengupdate status di sosial media.

Selain itu Pulau Jinato ditunjang dengan fasilitas yang cukup memadai seperti pelabuhan, penyulingan air minum dan beberapa homestay Masyarakat Desa Konservasi yang dibina oleh Balai TN. Taka Bonerate.

Tak cukup itu saja desa yang mayoritas dihuni oleh suku Bugis ini memiliki panorama alam yang wajib untuk dikunjungi, baik itu bawah lautnya maupun pulau kecil tak berpenghuni yang berada tepat di sebelah utara, yaitu Pulau Lantigiang.

Pasirnya yang putih menyilaukan mata serta air lautnya yang bening menggoda untuk kita bersnorkeling di sana.

Memiliki dua spot diving yaitu The Rivers dan Jinato Wall Paradise (JWP) kedua spot diving ini menyuguhkan keindahan terumbu karang, ikan karang yang berwarna – warni dan jika beruntung anda akan bertemu dengan si Penyu dan Hiu yang lagi bermain di dinding tebing.
Karena termasuk dalam untaian gugusan atol Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di selatan hingga menjadikannya salah satu pintu masuk ke kawasan Taka Bonerate.

Masih banyak keindahan yang tersembunyi dimiliki oleh Jinato. Nah, jika anda ingin melihat dan menikmati keindahan yang dimiliki oleh pulau Jinato anda harus menempuh perjalanan laut selama 5 jam dari Pelabuhan Pattumbukang Kep. Selayar atau 8 jam dari Ibu kota Kab.Kep.Selayar Benteng...........





Penulis : Asri/ PEH-Penyelia
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang The Rivers dan Jinato Wall Paradise Salah Satu Daya Tarik Wisata Di Kawasan TN. Takabonerate . Silahkan membaca berita lainnya.