MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam

MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam
Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31
Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN
Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting
Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah
2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel
Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba
Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut
Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu
Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP
Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan
Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018
Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe

Posted: 23 Oct 2018 10:15 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU,COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) telah membawa dampak positif bagi kebiasaan hidup dari masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa dampak positif yang muncul dari persiapan menyambut kegiatan tersebut adalah antusias masyarakat dalam mempersiapkan rumah tempat tinggal mereka yang akan dijadikan sebagai tempat menginap bagi kurang lebih 500 peserta yang tersebar dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Dampak positifnya selama ini mereka tidak terlalu peduli dengan tempat tinggal mereka. Melalui kegiatan ini warga Desa Latdalam mulai membenah rumah masing-masing untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yang maksimal bagi para tamu," ujar dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Pendeta Radjawane selalu mengajak masyarakat desa tersebut untuk bersyukur atas iven besar yang dilaksanakan di desa mereka karena tidak semua orang dan daerah dapat berkesempatan yang sama sebab di wilayah pelayanan GPM ada 34 Klasis dengan 34 daerah Kepengurusan AMGPM, yang berarti butuh waktu lama untuk kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan acara tersebut.

Ia pun berharap hingga pada pelaksanaan kegiatan itu seluruh masyarakat Desa Latdalam dapat terlibat aktif untuk menyukseskan iven musyawarah istimewa itu sehingga dapat membawa kesan yang baik bagi semua peserta yang akan menjadi kenangan dan cerita terindah dalam hidup mereka.

"Sebetulnya kita orang Latdalam harus bersyukur untuk kegiatan ini sebab dari sisi keyakinan ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri buat kita di Latdalam," ajaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase bahwa seluruh masyarakat desa yang terdiri dari 8 soa atau wilayah adat dan terbagi di dalam 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) tersebut saat ini sedang dikerahkan untuk membenahi tempat tinggal masing-masing dengan membuat dan mengecet pagar halaman yang akan diwarnai dengan warna berbeda-beda.

"Melalui petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar warna pagar rumah masyarakat itu harus warna-warni agar terkesan ada keindahan dan kemeriahan menyambut kegiatan musyawarah tersebut, selain itu juga untuk membedakan RW yang satu dengan yang lain," ungkap dia. (Laura Sobuber)

Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31

Posted: 23 Oct 2018 10:15 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU.COM – Gereja dan Pemerintah Desa (Pemdes) Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku bersama-sama bergandengan tangan sejalan dalam menyambut kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di desa itu pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11).

Menurut Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa komunikasi yang dibangun antara pihak GPM selaku pelaksana kegiatan dan keterlibatan dua denominasi gereja lainnya, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) bersama Pemdes dalam menyukseskan iven tersebut berjalan baik dan saling menopang.

"Kami bersyukur sampai dengan hari ini lewat komunikasi yang kami bangun karena kami sadar pemerintah dan gereja adalah mitra kerja oleh sebab itu sampai saat ini kami saling memahami dan penopang dalam tugas dengan fungsinya masing-masing. Itu yang selalu kami lakukan," kata dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase pun mengakui hal tersebut dengan mengatakan bahwa iven gereja itu bukan saja menjadi tanggung jawab gereja melainkan tanggung jawab desa dengan turut menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja yang digunakan dari anggaran dana desa dan antusias selalu mendorong atau menyuarakan untuk keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung gereja dan fasilitas pendukung lainnya serta mempersiapkan rumah masing-masing untuk tempat menginap para peserta.

"Kegiatan ini juga sudah menjadi iven desa, karena gereja itukan bertumbuh dan berkembang bersama pemerintah untuk itu senantiasa kami mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi menyambut iven ini, persiapan menerima tamu dan tetap berbuat yang maksimal agar menampilkan yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi Kepulauan Tanimbar," akunya. (Laura Sobuber)

Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN

Posted: 23 Oct 2018 10:01 AM PDT

PTUN Masuk Angin Mafia Jabatan Kuasai Kementerian PUPR

Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan | Sidang gugatan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diajukan Ir. M.Arifin selaku pihak penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait penerbitan SK.Menteri PUPR No.401/KPTS/M/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal pemberhentian dirinya sebagai Kepala Satuan Kerja SNVT dalam penyediaan Perumahan di Kalimantan Utara (Kaltara) sepertinya terkesan di ulur-ulur. Pasalnya kuasa pihak tergugat sudah dua kali sidang saat ditanyakan surat kuasa mengaku belum mendapat surat kuasa tersebut dari Menteri PUPR.

Sebagai kuasa tergugat, tentu adalah hal yang aneh ketika diminta oleh Ketua Majelis Hakim, Baiq Yuliani agar pihak kuasa hukum tergugat dapat menunjukan surat kuasa namun nyatanya tidak ada.

Sementara saat Wartawan ingin mengkonfirmasi Menteri PUPR, dikatakan oleh Pamdal harus terlebih dulu menghadap Humas Menteri. Karena menurutnya semua hal yang terkait pak menteri pasti sudah diketahui humas.

Namun ironisnya, saat dikonfirmasi humas justetu mengaku baru tau jika ada Kasus tersebut.

" Wah saya baru tau ada masalah seperti ini, kalau bapak tidak kasih tau. Nanti coba saya cek dulu ya, soalnya setiap yang terkait menteri pasti sudah ada tembusan," ujar Gustaf Humas Menteri PUPR.

Tentunya patut dipertanyakan, apakah Menteri tidak mengetahui kalau dirinya sedang digugat di PTUN terkait SK yang dikeluarkan.

Selain kuasa hukum yang tidak mampu menunjukan surat kuasa, serta sidang yang terkesan diulur - ulur oleh PTUN Jakarta, bisa jadi dugaan kuat tentang adanya mafia jabatan di Kementerian PUPR bukan cuma dongeng penghantar bobok.

Bagaimana tidak menjadi tanda-tanya publik, kalau SK menteri PUPR yang dijadikan dasar pencopotan Arifin, sama sekali humas Kementerian PUPR tidak mengetahui.

Sebagaimana yang dipaparkan Arifin, pencopotan dirinya dari jabatan menurut hasil klarifikasi dengan Dirjen adalah dikarenakan ketidak harmonisan dirinya dengan bawahan yang dia tegur lantaran sering tidak masuk kantor.
Padahal itu dia lakukan demi menjaga prestasi kerja yang sudah sewajarnya patut dilakukan.

Sehingga muncul pertanyaan lain, kenapa ada kebijakan berbeda antara kasus Indra Kasatker Pesisir Selatan yang dikecam Bupati lantaran mutu kerjanya yang melanggar SPEK dengan Arifin yang mendapat pengakuan baik atas kinerja. Jelas disini akan ada kecemburuan sosial, satu sisi pak indra salah, tapi tidak ditindak secara hukum, sementara Arifin yang dilaporankan tidak harmonis, malah di copot dari jabatannya.

Lalu ada apa pula dengan Inspektorat, yang ketika dikonfirmasi malah mengatakan kalau ini adalah urusan internal, tidak perlu ada Wartawan. Sepertinya KPK perlu didesak, untuk mengarahkan pandangan tajamnya ke lembaga Kementerian PUPR ini. (Goesti)
Editor: HW
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN . Silahkan membaca berita lainnya.

Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting

Posted: 23 Oct 2018 08:09 AM PDT

Foto H.Irwan S. IP MP bersama ibu-ibu saat berkunjung di balikpapan selatan.

Balikpapan. Kunjungan calon anggota DPR RI Irwan. SIP. MP di balikpapan selatan disambut dengan hangat oleh keluarga besar dari bima.
Warga dengan sangat antusias menyambut kedatangan tokoh muda yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan kursi di parlemen RI tersebut.
H. Irwan mengatakan peran kaum muda sangat penting untuk kemajuan bangsa.
"Saatnya yang muda untuk berani memimpin dan saya berdiri dan berani untuk maju di DPR RI dengan misi membawa mimpi-mimpi kaum muda" ucapnya. 23/10/18.
Lukman merupakan perwakilan keluarga besar warga bima mengatakan baru pertama ada calon DPR RI yang langsung menyapa mereka.
"Sangat beruntung sekali baru kali ini ada calon DPR RI yang langsung menyapa kami yang lalu-lalu hanya melihat fotonya doang". Ucap lukman.
H.Irwan juga sangat berterima kasih atas kesediaan warga untuk bersilaturahmi langsung denganya.
"Sangat berterima kasih, yang jelas ini bukan yang terakhir saya kesini, akan ada pertemuan -pertemuan berikutnya. Saya sangat menitik beratkan pada sektor pendidikan terutama kepada anak-anak kita kedepanya." Tuturnya.
Sembari bersenda gurau dengan warga, H. Irwan menjelaskan profilnya.
"Saya ini asli orang desa dan saya sangat rindu sekali dengan suasana sederhana seperti ini." Tutupnya.
H. Irwan S.IP MP merupakan calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari partai Demokrat dengan nomor urut satu (1). (Lap, 23/10/18).

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting . Silahkan membaca berita lainnya.

Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah

Posted: 23 Oct 2018 07:37 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Seputih banyak - Rapemda 92,8 Fm. Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto,Jum'at 19 Oktober 2018

Dari 175 anak yatim dan yatim poatu yang.mendapat bantuan tersebut berasal dari 5 kecamatan di wilayah timur yaitu Kecamatan Seputih banyak,way seputih,seputih.mataram,bandar mataram rumbia masing masing Kecamatan yang mendapat bantuan sebanyak 35 anak.

Acara yang berlangsung di balai kampung sari bakti SB 2 tersebut juga dihadiri staf ahli bupati dan beberapa kepala dinas terkait

Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berpesan kepada anak anak yang mendapat bantuan peralatan sekolah ini, agar di pergunakan dengan sebaik baiknya dan lebih giat dalam belajar.

Dijelaskan loekman bantuan ini merupakan bentuk keperdulian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah peduli dan berbagi

Diakhir sambutannya bupati gotong Royong ini kembali mengingatkan kepada warga.masyarakat yang hadir untuk terus membudayakan hidup bergotong royong dalam bentuk apapun Karna Menurut loekman hasil dari gotong royong ini sangat luar biasa sekali yaitu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan ( Diskominfolamteng)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah . Silahkan membaca berita lainnya.

2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel

Posted: 23 Oct 2018 05:44 AM PDT

Pengibaran Bendera Kirab Peringatan Hari santri Nasional 2018/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - 2000 Santri dari berbagai Pondok Pesantren dan Madrasah se-Kota Banjarmasin ikuti upacara dan kirab memperingati Hari Santri Nasional di halaman Mesjid Raya Sahbilal Muhtadin, Selasa (23/10/2018).

Kakanwil Kemenag Kalsel, Noor Fahmi yang ditemui usai melepas kirab menuturkan peringatan Hari Santri Nasional 2018 merupakan peringatan yang ketiga dilakukan oleh Kemenag. Selain itu, merupakan peringatan yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ini merupakan hasil kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kalsel. "Tahun ini kita bekerja sama dengan PWNU," paparnya kepada BeritaBanjarmasin.com.

Mengangkat isu perdamaian atas persoalan-persoalan yang kian marak terjadi di lapangan. Seperti hoax, ujaran kebencian dan terorisme. Noor Fahmi mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempertegas peran santri yaitu menjadi pionir perdamaian. "Dengan karakter moderat, toleransi, dan cinta tanah air diharapkan dapat menjadi pionir perdamaian," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang mengimbau kepada santri agar terus belajar supaya nanti dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di tempat tinggal, dalam pembangunan daerah, dan menjadi pionir menjaga kesatuan bangsa.

Selain itu, lelaki yang akrab disapa Paman Birin ini berharap kegiatan ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. "Saya pikir kegiatan positif seperti ini harus terus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan setiap tahunnya," tegas Paman Birin. (puji/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya.

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10).

"Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya.

Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

"Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek, karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.

Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini.

Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya.

"Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap.

"Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia.

Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia.

Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.

"Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10).

Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

"Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya.

Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur.

Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik.

"Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya.

Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja.

"Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

"Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia.

Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini.

"Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua)

Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.

"Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,"ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/10).

Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.

"Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,"ucapnya.

Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.

"Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,"pungkasnya.

Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba.

"Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,"tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.

Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.

"Untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba," pintanya.(HumasMaluku)

Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal, Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaaan, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun, Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Bupati Buru Ramly Umasugi, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Rudi Erawan, Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Maneri, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Taliabu Aliong Mus, Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Ali Ibrahim.

Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima.

Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham.

"Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut)," ungkap Bachmid.

Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut.

"Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon," paparnya.

Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw.

"Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi," imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi.

"Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian," harapnya.

Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama.

"Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif," ucapnya.

Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur.

"Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun," pungkas Bachmid.(HumasMaluku)

Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya.

Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional.

"Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku," ungkap Thahir.

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

"Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya," papar Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu.

"Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku," paparnya.

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

"Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018," kata Utomo.

Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

"Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya," tandas Utomo. (HumasMaluku)

Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP

Posted: 23 Oct 2018 04:26 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Ambon,PPID – Setelah dianggap berhasil dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon,hari ini,selasa (23/10), menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang menerima langsung penghargaan tersebut didampingi oleh para pimpinan OPD serta para peserta Bimbingan Teknis Akuntansi dan Aplikasi Persediaan.

Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas capaian laporan keuangan tahun anggaran 2017 dengan meraih opini WTP.

Menurut Ka.Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, prestasi yang diraih Pemkot Ambon saat ini bukanlah sesuatu yang mudah, diharapkan agar prestasi tersebut dapat tetap dipertahankan ditahun-tahun yang akan datang.

Sementara itu, Walikota Ambon dalam sambutannya mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan prestasi yang didambakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, lewat penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efekif, efisien,dan ekonomis.

Walikota menambahkan, Pencapaian Opini WTP bukanlah merupakan hasil akhir, melainkan merupakan pintu masuk bagi Aparatur Pemkot Ambon untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Walikota menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya agar tidak hanya cukup mengejar opini namun bekerja keras dalam menjamin tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena hanya melaui peningkatan pelayanan publik yang semakin prima akan berujung pada peningkatan pembangunan kota. -MCAmbon, MP-

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP . Silahkan membaca berita lainnya.

Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama

Posted: 23 Oct 2018 03:23 AM PDT

Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama

Posted: 23 Oct 2018 03:20 AM PDT

Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan

Posted: 23 Oct 2018 03:00 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Semakin dekatnya pelaksanaan kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang akan berlangsung pada tanggal 26 - 28 Oktober 2018 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara membuat panitia terus melakukan persiapan agar hajatan nasional yang melibatkan sekitar 15.000 peserta di dalamnya gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia ini berjalan lancar.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida pada rapat final persiapan PKN-Revmen di Manado, Selasa (23/10/2018) sore.

"Melalui rapat final ini, kami sampaikan bahwa persiapan pelaksanaan sudah matang dan Sulawesi Utara siap menyelenggarakan PKN Revolusi Mental pada tanggal 26-28 Oktober 2018," kata Nyoman.

Nyoman menuturkan, semua tahapan persiapan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan PKN-Revmen menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk menjadi pelaku Gerakan Revolusi Mental.

"Kami berharap dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan ini dapat memberikan dampak positif dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat di Indonesia untuk sama-sama menerapkan Gerakan Revolusi Mental," tutur Nyoman.

Sebelumnya, dalam rapat yang diikuti pemerintah pusat dan Ketua Umum Panitia Daerah PKN-Revmen yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang ini terungkap sejumlah sarana yang disiapkan untuk menunjang suksesnya hajatan yang rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Diantaranya, penataan lokasi acara di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, lahan parkir kendaraan, koneksi internet, tempat pameran, keamanan, pengaturan lalu lintas, sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Semua sarana tersebut dipastikan siap digunakan pada PKN-Revmen 2018.

Untuk diketahui, PKN-Revmen tahun 2018 ini mengangkat tema "Revolusi Mental untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani". Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan dalam menyemarakkan acara ini yaitu "Gerakan Indonesia Melayani", "Gerakan Indonesia Bersih", "Gerakan Indonesia Tertib", "Gerakan Indonesia Mandiri" dan Gerakan Indonesia Bersatu".

PKN-Revmen tahun ini akan lebih menekankan hasil capaian nyata dari upaya dan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk melaksanakan perubahan.

Adapun Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain rembuk lima program gerakan perubahan (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu), gerakan aksi nyata serempak di 34 provinsi dalam bulan Pemantapan GNRM, nonton bersama dan diskusi film bertemakan Revolusi Mental, pameran inovasi pelayanan publik dan karya kreatif anak bangsa, hingga karnaval budaya Indonesia.

Dengan berbagai acara yang menarik ini,
PKN-Revmen diharapkan dapat membangkitkan semangat kebanggaan dan mengajak peran serta seluruh komponen bangsa untuk menjadi bangsa yang berintegritas, beretos kerja keras dan memiliki karakter bergotong royong untuk mencapai target pembangunan bangsa.

Rapat turut dihadiri Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta, Kaban Kesbangpol Sulut Meiki Onibala, perwakilan dari Kemenko Polhukam dan instansi lainnya. (Humas Pemprov Sulut)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan membaca berita lainnya.

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting