Listyo Sigit Prabowo Ajak Mahasiswa Gencarkan Vaksinasi Percepat Herd Immunity

Posted: 31 Jul 2021 02:10 AM PDT

BEKASI, LELEMUKU.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam mendukung target Pemerintah dalam melakukan percepatan Herd Immunity dan pengendalian terhadap Covid-19 yang salah satunya melalui vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau vaksinasi massal yang dilaksanakan atas kolaborasi Polri dalam rangka bakti 30 tahun pengabdian alumni Akpol 1991 atau Batalion Bhara Daksa, bersama BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia, DEMA Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, BEM PTMI, DEMA PTAI, Permikomnas, serta Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia di Universitas Bhayangkara, Kota Bekasi, Sabtu (31/7/2021).

"Tentunya sangat mengapresiasi kerjasama dari rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi BEM, dan khususnya rekan-rekan yang tergabung dalam Batalion Bhara Daksa yang hari ini telah membantu melaksanakan dan prakarsai akselerasi terkait kegiatan vaksinasi massal yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah dalam rangka melakukan upaya percepatan Herd Immunity," kata Kapolri dalam sambutannya.

Selain itu, Kapolri juga meninjau vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur berkolaborasi dengan alumni Akpol 1991, di GOR Pulogadung.

Mantan Kapolda Banten ini berharap, sinergitas Polri dengan elemen pemuda ataupun mahasiswa dalam penanganan Pandemi Covid-19, kedepannya harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Kapolri, untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di Indonesia, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat.

"Oleh karena itu tentunya kami, tentunya sangat senang bahwa kolaborasi bisa dilaksanakan dan ini tidak berhenti sampai disini, akan dilaksanakan terus di wilayah. Kami tentunya sangat senang melihat adik-adik mahasiswa siap dan mau jadi relawan dengan kemampuan yang dimiliki. Semuanya ternyata ikut didalam kegiatan tersebut," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri juga mengapresiasi Batalion Bhara Daksa yang mau menggelar vaksinasi massal bersama dengan mahasiswa. Menurutnya, bentuk pengabdian saat ini adalah dengan melakukan akselerasi target kekebalan kelompok.

"Seluruh rekan-rekan Batalon Bhara Daksa terima kasih di hari ulang tahun ke-30 ini rekan-rekan mengisi dengan kegiatan yang betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat. Dimana kita bisa menghadapi Pandemi Covid-19 ini dengan baik," ucap Kapolri.

Sementara itu, Kapolri tetap mengingatkan kepada seluruh mahasiswa maupun peserta vaksinasi, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sudah disuntik vaksin.

"Rekan-rekan mahasiswa yang telah vaksinasi, saya selalu ingatkan tetap laksanakan protokol kesehatan. Karena kita harus tetap menjaga baik diri kita, untuk tidak menularkan ataupun tertular, karena itu protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Walaupun kita semua sudah vaksinasi," tutur Kapolri.

Untuk diketahui, vaksinasi massal yang digelar bersama aliansi BEM di Universitas Bhayangkara, Bekasi, menargetkan 1.100 orang disuntik vaksin jenis Sinovac. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 81 orang, yang terdiri dari 60 orang vaksinator Dinkes, 10 orang relawan, dan 11 vaksinator Polri.

Sementara, vaksinasi massal yang diselenggarakan GMNI bersama Polri di GOR Pulogadung, Jakarta Timur, menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 39 orang, yang terdiri dari 14 orang vaksinator Polri dan 25 orang relawan.

Selain vaksinasi massal, dalam dua kegiatan tersebut, Kapolri juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Tujuannya untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak perekonomiannya di saat Pandemi COVID-19.(humaspolri)

Inilah Praktek Potongan Bansos Tunai di Berbagai Daerah, Rata-rata Dipotong Rp50 Ribu

Posted: 30 Jul 2021 12:12 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ataiu bansos tunai, PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021.

Salah seorang warga, Aryani penerima Bantuan Pangan Non Tunai mengaku dimintai "uang kresek" oleh pihak tertentu setelah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

"Seharusnya Ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Mensos.

Hal serupa dialami Maryani, penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Harga barang bantuan yang diterimanya tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan. Menurut Risma, Satgas Pangan telah menghitung harga bahan pangan yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya Rp 200 ribu. "Jadi ada selisih Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikalikan 18,8 juta."

Pungutan bansos juga terjadi di Depok. Seorang warga Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan dugaan pemotongan jatah bansos Covid-19 oleh aparat RT dan RW sebesar Rp 50 ribu dari Rp 600 ribu yang seharusnya ia terima.

"Min, kemaren saya anter istri ambil bansos sebesar Rp 600 ribu. Tapi dipotong Rp 50 ribu oleh mereka dengan alasan bensin ambulans. Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong Rp 50 ribu," kata pelapor seperti diunggah akun Instagram @Depok24jam.

Dalam slide unggahan tersebut, Ketua RW 06 Kuseri membenarkan telah melakukan pungutan, bukan pemotongan. Menurut dia, pungutan itu merupakan kesepakatan antara ketua RT, RW, dan pengurus posko siaga Covid-19 di wilayah tersebut. Pungutan itu digunakan untuk perbaikan mobil ambulans bersama yang turun mesin.

Pungutan bansos juga terjadi di Pekanbaru. Kepolisian Daerah Riau melakukan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Terdapat 7 kasus saat ini ditangani polisi.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan, tujuh kasus itu, terdapat dua kasus ditangani Polda Riau. Sedangkan Polres Rokan Hilir menangani tiga kasus, Rokan Hulu satu kasus, dan Polres Kuansing satu kasus.

"Adapun modus penyimpangan yang terjadi yakni adanya pemotongan dana bansos, serta masyarakat yang belum masuk daftar penerima saat penyerahan," kata Sunarto, Jumat 30 Juli 2021

Selain itu, terdapat enam kasus penanganan kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 ini diungkap Inspektorat di masing masing kabupaten. Sedangkan, satu kasus di Polres Kuansing masih dalam penyelidikan.

Penyelewengan ini seperti bantuan yang dibagikan secara tidak proporsional, bantuan sosial yang dibagikan ketua RT kepada masyarakat yang tidak terdaftar, bansos tunai yang dipotong menjadi Rp 300 ribu dari semula Rp 600 ribu, bansos yang tidak tepat sasaran, hingga kades yang meminta uang setelah bansos dibagikan. (Naufal Ridhwan Aly | Tempo)